Filtering Situs Porno dan Self Regulation


Belakangan ini ramai di twitter soal isu filtering situs porno yang dilakukan oleh Kominfo bekerjasama dengan penyelenggara jasa Internet besar seperti Bakrie Telecom, Indosat, Indosat Mega Media, Telkom, Telkomsel, dan XL Axiata dan lain-lain (see: kominfo.go.id)

Perdebatan utama adalah soal para penyelenggara jasa Internet itu harus comply dengan UU ITE yang memang memuat hal-hal yang dilarang ada di Internet sementara ada pihak lain yang menganggap bahwa proses filter itu tidak efektif karena Internet terlalu global dan filter hanya akan menutup di satu tempat tetapi dari tempat lain bisa dibuka.

Saya di pihak yang menganggap proses filter yang diinisiasi (atau dipaksa) dari pemerintah itu tidak efektif, apalagi kalau tidak dibarengi dengan upaya terstruktur lain dari pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya untuk mengembangkan media literacy –yang istilah mas Anton Birowo disebut sebagai pembangunan karakter bangsa–, upaya untuk menstimulasi konten positif dan diskusi yang nyaman antara sektor bisnis dengan
pemerintah.

Saya percaya pada ide bahwa Internet itu harus ada punya sistem governance. Hanya saja, muaranya tidak dari government. Karena memang Internet begitu luas dan global sehingga upaya single dari pemerintah tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, upaya self regulation yang dibarengi dengan upaya media literacy harus
dijalankan oleh semua pihak yang terkait, ada pemerintah, komunitas, bisnis, primary content provider, orang tua, pendidikan dan lain-lain. Tidak cukup hanya dengan filter.

Saya mendasari argumen saya atas tiga prinsip human rights yang terkait dengan expressions dan internet ini. Yaitu Article 12 tetang Privacy dan Article 19 yang terkait dengan Freedom of opinion dan Freedom of expression. Tentu saja kemudian ada covenant yang lebih detail mengatur soal kebebasan ini.

Saya rasa sumber perdebatan karena dari pihak pemerintah dan beberapa bagian dari civil society berasal dari dua stand point yang jauh berbeda. Satu pihak berada di poin dimana sebagian rakyat dianggap tidak berdaya sehingga harus diproteksi melalui filtering (yang bisa mengarah pada sensor, I assume) dan berpotensi ke arah pemberangusan yang lebih luas karena sebagian besar pengalaman negara yang melakukan filter macam ini adalah negara non demokratis. Sementara di pihak lain percaya bahwa memang ada rakyat yang tidak berdaya tetapi filtering satu pihak yang dipaksakan ini tidak akan efektif. Pemberdayaan lebih penting.

Ini sekedar catatan saya aja atas semua diskusi di twitter yang saya ikuti.

Internet dan Sensor

6 thoughts on “Filtering Situs Porno dan Self Regulation

  1. kesimpulannya? filtering itu sebenarnya penting tapi kalau gak dibarengi dengan pemberdayaan sama aja bohong. filtering dan pemberdayaan harus bisa sejalan & beriringan.

    faktanya sekarang filtering yang terjadi seperti pemberangusan besar-besaran. pemberdayaannya malah tak terlihat.

    • dan useless, dud. karena Internet itu luaaaas sekali, cross border, technology always updated sehingga filtering tidak akan mampu memberangus semuanya.

      di buku blog revolution selalu ada celah untuk bertemu, selalu ada jalan untuk leak the info.

      jadi kesimpulannya, useless. :-0

  2. Debat pornografi di Internet sudah berlangsung lama sekali dan selama ini selalu dalam dua stand point yang berbeda.

    Saya percaya bahwa isu self regulation adalah jawaban paling mumpuni dari debat ini.

  3. Baru-baru ini, pemerintah juga melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang berkonten negatif/porno. Apakah pemblokiran mengurangi angka pemerkosaan/tindakan asusila yang selama ini menganggap situs-situs itu sebagai penyebabnya? Tidak semudah itu, sebab siapa yang bisa memblokir pikiran dan nafsu jahat seseorang bila bukan orang itu sendiri?

    Dengan menggunakan logika antonim (lawan kata sebagai simbol perlawanan), konten-konten negatif di dunia maya, akan lebih efektif jika dilawan dengan konten-konten bermuatan positif. Pertanyaannya adalah, sudah cukupkah konten-konten positif yang tersedia untuk melawan konten-konten negatif? Bila masih kurang, mengapa tidak mendorong para aktivis internet, blogger, microblogger atau akademis untuk membangun dunia maya dengan konten positif yang berisi kekayaan sosial dan budaya Indonesia maupun mempertimbangkan aspek kelokalan wilayah?

    Dunia maya tidak bisa terhindar dari konten-konten yang bermuatan positif ataupun negatif. Sekali lagi, tergantung pengguna dalam memanfaatkannya. Seperti dunia nyata, semua tergantung pada pilihan manusia, apakah hendak memilih dunia maya yang berkonten positif atau negatif. Tindakan memblokir adalah campur tangan yang berlebihan dari pemerintah dalam membendung konten-konten negatif di internet. Hal tersebut malahan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk menciptakan internet yang berkonten positif.
    Jadi, untuk melawan internet yang berkonten negatif, perbanyaklah muatan-muatan positif di dalamnya. Pemblokiran situs berkonten negatif bukanlah jawaban, perlu usaha untuk menciptakan dan memperbanyak konten-konten positif di dunia maya.

    Selengkapnya di Apakah Internet Sakit?

    • sepakat banget mas Winarto. Karena soal perkosaan, soal moral itu jauh lebih kompleks dari sekedar blokir. Malahan ada riset (sayangnya di Amerika) yang menunjukkan semakin terbuka content porno, malah kekerasan seksual semakin sedikit. Tentu ini nggak apple to apple sama kasus Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s